Dukung Omnibus Law, Forum Literasi buat Video Edukasi

Jakarta- Forum Literasi (forumlitersi.org) membuat video edukasi dengan tema ‘Omnibus Law Ciptaker Solusi Selamatkan Perekonomian Indonesia Saat Krisis’, yang ditayangkan pada Senin (20/4/2020).

Dalam video tersebut Forum Literasi menghadirkan narasumber kompeten, seperti R. Soes Hindharno (Kabiro Humas Kemnaker RI), Dedi Umasugi SH, MH, (Akademisi/Tokoh Masyarakat) dan Ali Akbar (Ketua Gerakan Muda Mahasiswa Islam).

R. Soes Hindharno mengatakan perlu ditegaskan sekali bahwa Omnibus Law merupakan metode pembentukan peraturan perundangan-undangan yang digunakan untuk menyusun RUU Cipta Kerja dengan semangat merampingkan peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Namun, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan UU yang sudah ada, akan tetapi hanya menyederhanakan mekanisme UU yang saling berbenturan selama ini.

“Dalam RUU Cipta Kerja, terkandung beberapa ketentuan yang bersumber dari 79 UU sektoral dan 1.245 pasal untuk simplifikasi/penyederhanaan norma-norma yang terkait dengan perizinan usaha di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menjadi jelas bahwa RUU Cipta Kerja di-desain untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja.” ucap Soes.

“Sedangkan dalam konteks kedaruratan menghadapi tantangan global dampak pandemik Covid-19, maka pendekatan kebijakan yang dijalankan pemerintah bersifat extra ordinary dan tanggap untuk penanggulangan pandemik dan penanganan dampak ekonomi melalui stimulus dan insentif bagi semua sektor yang terdampak Covid-19. Ketika persoalan pandemik Covid-19 telah selesai dan kondisi ekonomi global mulai membaik, maka peran RUU Cipta Kerja menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.” tambahnya.

Dedi Umasugi, SH, MH, berpandangan Omnibus Law itu sesuatu yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Omnibus Law itu juga dapat mensejahterahkan buruh.

“Sudah tentu Omnibus Law dapat mensejahterahkan buruh. Kalau kita melihat ketentuan-ketentuan yang ada sebenarnya ada proteksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap buruh.” ujarnya.

Dedi menambahkan Omnibus Law pada hakikatnya baik, bahkan beberapa negara juga menerapkan pola yang sama. Ini dilihat penting karena ada sesuatu yang harus dilakukan cepat. Sementara ada sumbatan di beberapa hal yang kemudian membuat sebuah negara itu merasa kesulitan. Sehingga dengan hadirnya UU Omnibus Law itu dapat menyelesaikan permasalahannya.

“Kalau kita lihat ketentuan pasal demi pasalnya. Hampir 1000 pasal itu berbicara terkait dengan perizinan. Sementara tentang tenaga kerja ini kurang lebih sekitar 65 pasal saja. Artinya, pemerintah mengetahui bahwa konsennya adalah soal perizinan. Pemerintah juga mengetahui bahwa sumbatan-sumbatan yang terjadi sehingga kemudian investor itu sulit untuk masuk ke Indonesia. Itu memang dikarenakan sistem birokrasi yang berbelit-belit. Makanya dengan hadirnya Omnibus Law ini sistem birokrasi itu diperpangkas.” tambahnya.

Kemudian Ali Akbar mengatakan semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini harus pro terhadap masyarakat dan menjawab keluh kesah pada masyarakat. Maka regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus menjawab kesejahteraan masyarakat semuanya.

“Kita melihat Indonesia ini mempunyai berbagai macam sumber daya alam dan banyak sekali di Indonesia. Omnibus Law hadir dalam regulasi yang memudahkan pembukaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Pada dasarnya Omnibus Law ini hadir dalam menjawab permasalahan-permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia dan saya mengharapkan bahwa Omnibus Law ini solusi atau alternatif untuk (perbaikan) perekonomian kita yang ada di Indonesia, baik dari segi persaingan internasional maupun nasional.” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *